Regulasi

Laporan Kinerja Triwulan II  Tahun 2022

Laporan Kinerja Triwulan I  Tahun 2022

Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2021

Laporan Kinerja Triwulan IV  Tahun 2021

Laporan Kinerja Triwulan III  Tahun 2021

Laporan Kinerja Triwulan II  Tahun 2021

Laporan Kinerja Triwulan I  Tahun 2021

Pohon Kinerja Balai KIPM Ambon 2022

Pohon Kinerja Balai KIPM Ambon 2021

Perjanjian Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2021

Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Ambon 2022 

Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Ambon 2021

Revisi Rencana Strategis 2020-2024 Balai KIPM Ambon

UNDANG UNDANG

  1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
  2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas  Undang Undang Nomor  31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
  5. Undang Undang Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
  6. Undang Undang Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang Undang Nomor  21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
  8. Undang Undang Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

PERATURAN PEMERINTAH

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor dan Impor;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

PERATURAN/KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN

  1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
  4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, Dan Kedaruratan Nuklir, Biologi Kimia;

PERATURAN MENTERI

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tindakan Karantina Ikan Oleh Pihak Ketiga;
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Tindakan Karantina Ikan dalam Hal Transit;
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun /PERMEN-KP/2007 Tentang Sistem Pemantauan Hama Dan Penyakit Ikan Karantina
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun /PERMEN-KP/2007 Tentang Keadaan Kritis Yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun /PERMEN-KP/2009 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) Dari Wilayah Republik Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun /PERMEN-KP/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan dari Negara Jepang yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor Menteri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Serifikat Asal Rumput Laut;
  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Mutu Mutiara Yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Larangan Pemasukan Udang Dan Pakan Alami Dari Negara aan/atau Negara Transit Yang terkena Wabah Early Mortality Syndrome Atau Acute Hepatopancreatic Necrosis Disese;
  14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
  15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementrian Kelautan Dan Perikanan;
  16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan;
  17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu dan Udang Vaname;
  19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 50 Tahun 2017 Tentang Jenis Komoditas wajib Periksa Karantina, Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan;
  21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Serifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point;
  22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier;
  23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Dangered Species Of Wild Fauna And Flora;
  24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Analisa Beban Kerja;
  25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Usaha Pengolahan Ikan;
  26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Obat Ikan;
  27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Instalasi Karantina Ikan;
  28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
  29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penyakit Ikan;
  30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan;
  31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
  32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention International Trade Endangered Species Of Wild Fauna and Flora;
  33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Hasil Perikanan dan Sarana Produksi Budidaya Ikan Terhadap Cemaran Zat Radioaktif yang Masuk Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
  35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Arwana (Scleropages sp) dan Ikan Botia (Choromobotia Macracanthus) Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Larangan Pemasukan Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan Ke Dalam dan Dari Wliyah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pakaian Kerja dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  38. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
  40. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri ;
  41. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  42. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
  43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  44. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan;
  45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Produk Hasil Perikanan Non Pangan Dan Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan;
  46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  47. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;
  48. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya;
  49. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Sturuktur Basis Data Ikan dan Data Induk Ikan

KEPUTUSAN MENTERI

  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/KEPMEN-KP/2003 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan;
  2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2009 Tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan;
  3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/KEPMEN-KP/2012 Tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan;
  4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/KEPMEN-KP/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan;
  5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus);
  6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus);
  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
  8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta;
  9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/KEPMEN-KP/2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan;
  10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/KEPMEN-KP/2016 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk;
  11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/KEPMEN-KP/ 2018 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni);
  12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 KEPMEN-KP/2018 Tentang Penetapan Area Yang Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawanya di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/KEPMEN-KP/2018 Tentang Jenis Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa;
  14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/KEPMEN-KP/2019 Tentang Petunjuk Teknis Sub Jejaring Laboraturium Pengujian Pangan Indonesia Sektor Kelautan dan Perikanan;
  15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/KEPMEN-KP/2020 Tentang Perlindungan Penuh Bambu Laut (Isis spp.);
  16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2020 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
  17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN-KP/2020 Tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur;
  18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/KEPMEN-KP/SJ/2020 Tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus ) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 /KEPMEN-KP/2020 Tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat;
  20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 /KEPMEN-KP/ 2021 Tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;
  21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 /KEPMEN-KP/ 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2021 Tentang Penetapan Penyakit Ikan Karantina,Organisme Penyebab, Golongan, Media Pembawa
  23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 118/KEPMEN-KP/2021 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat;
  24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 121/KEPMEN-KP/2021 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol;
  25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 123/KEPMEN-KP/2021 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu;

KEPUTUSAN KEPALA BKIPM

  1. Peraturan Kepala BKIPM Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  2. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi Dalam Penerbitan Sertifikat Kesehatan;
  3. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  4. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 337 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Risiko Hama dan Penyakit Ikan;
  5. Keputusan kepala BKIPM Nomor 437 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
  6. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 460 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan Secara Terintegrasi Berbasis In Line Inspection Di Unit Pembenihan, Pembesaran, dan Penampungan/Pengumpul Ikan;
  7. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Penunjukan Petugas Tata Pelayanan dan Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II
  8. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 115 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kepala Lembaga Inspeksi Dan Sertifikasi Dalam Penerbitan Sertifikat Kesehatan;
  9. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 130 Tahun 2013 Tentang Penetapan Wilayah Negara Republik Indonesia Bebas Dari Early Mortality Syndrome / Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome;
  10. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 251 Tahun 2013 Tentang Prosedur Operasional Standar Dan Service Level Arrangement Untuk Impor Komoditas Ikan Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  11. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 254 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengisian, Penerbitan Dan Pengelolaan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
  12. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penetapan Buskipm Sebagai Laboratorium Acuan Bidang Karantina Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  13. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu Cara Karantina Ikan Yang Baik; (CKIB)
  14. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  15. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 149 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lagu Mars Bkipm;
  16. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 159 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
  17. Keputusann Kepala BKIPM Nomor 218 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Tata Laksana Laboraturium Karantina Ikan;
  18. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 297 Tahun 2014 Tentang Bentuk, Format, Tata Cara Penggunaan Segel Dan Tanda Pengaman Karantina Ikan;
  19. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 338 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 239/kep- Bkipm/2014 Tentang Pedoman Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB);
  20. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 346 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Instalasi Dan Cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB);
  21. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 367 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Surveilan Hama Dan Penyakit Ikan Karantina/hama Dan Penyakit Ikan Tertentu Di Unit Usaha Pembudidayaan Ikan; (PEMANTAUAN)
  22. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 368 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Karantina Ikan; (PNBP)
  23. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 371 Tahun 2014 Tentang Surat Keputusan Kepala Bkipm Tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Pada Suplier;
  24. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Laboraturium Pengujian Hama Dan Penyakit Ikan Karantina Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan < Pengendalian Mutu Keamanan Hasil perikanan;
  25. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penetapan Balai Uji Standar Karantina Ikan < Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Sebagai Laboraturiium Acuan Bidang Karantina Ikan< Mutu Dan Keamanan Hasil perikanan;
  26. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Larangan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Produk Perikanan Untuk Tujuan Ekspor Dan Antar Area Bagi Komoditas Lobster (panulirus Spp.), Kepiting (scylla Spp.), Dan Rajungan (portunus Pelagicus Spp.)
  27. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Prosedur Dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Zona Karantina Pelabuhan Laut;
  28. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina
  29. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanann Indikator Kinerja Kegiatan Penerapan cara Karantina Ikan Yang Baik (CKIB);
  30. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Indikator Kinerja Kegiatan Pemetaan Sebaran Jenis Agen Hayati Yang Dilindungi, Dilarang Dan Invansif Di Indonesia; (JABI)
  31. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pencegahan Penyakit Ikan Eksotik Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  32. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Agen Hayati Yang Dilindungi, Dilarang Dan Invasif Di Indonesia; (JABI)
  33. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Metode Pengujian Mikrobiologi Bidang Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan (UJI MIKRO)
  34. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Penetapan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Untuk Impor;
  35. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 95 tahun 2015 Tentang Penunjukkan Pejabat Penandatangan Sertifikat Kesehatan (TTD HC);
  36. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Daftar Komoditas Perikanan Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan
  37. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penunjukkan Petugas Tata Pelayanan Dan Petugas Pengawasan, Pengendalian Dan Informasi Pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II;
  38. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penetapan Laboratorium Referensi Dan Laboratorium Uji Penyakit Ikan Megalocytivirus;
  39. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Surveilan Megalocytivirus Pada Ikan Hias Air Tawar Dan Laut;
  40. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Kesehatan Hasil Perikanan;
  41. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Air Dan Es Untuk Penanganan Dan Pengolahan Hasil Perikanan;
  42. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeriksaan/identifikasi Jenis Ikan Dilarang Terbatas (kepiting Bakau/scylla Spp.);
  43. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 76 Tahun 2016 Tentang SK Pejabat Penandatangan HC Mutu;
  44. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelepasliaran
  45. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Standar pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  46. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tim Manajemen Perubahan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017;
  47. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2017;
  48. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  49. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  50. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif; (JABI)
  51. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Surveilan Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (marine Biotoxin) Dan Lingkungan Perairan; (PEMANTAUAN)
  52. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penilaian Pekan Pelayanan Publik;
  53. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Hidup; (IKI)
  54. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina Ikan Untuk Ikan Mati; (IKI)
  55. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina Ikan Untuk Benda Lain (IKI)
  56. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengendali Hama Penyakit Dan Mutu Ikan;
  57. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Surveilan Penyakit Tilapia Lake Virus;
  58. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Standar Metode Pengujian Penyakit Ikan Dan Mutu Hasil Perikanan;
  59. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap media Pembawa Dan/Atau Hasil Perikanan Yang Masuk Ke Wilayah Negara Republik Indonesia;
  60. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/kep-bkipm/2017 Tentang Petunjuk Teknis Surveilan Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (marine Biotoxin), Dan Lingkungan; (INPRES 01/2017);
  61. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina Dan/ Atau Hama Penyakit Ikan Tertenatu Serta Produk Lainnya;
  62. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Identitas Organisasi BKIPM
  63. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Analisis Risiko Spesies Asing Invasif; (JABI)
  64. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Analisis Risiko Penyakit Tilapia Lake Virus Pada Ikan Nila (oreochromis Niloticus);
  65. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Analisis Risiko Pemasukan Ikan Jaguar Cichlid (parachromis Managuensis) Sebagai Spesies Asing Invasif;
  66. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Layanan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  67. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeriksaan/identifikasi Jenis-jenis Ikan Dilarang/bersifat Invasif; (JABI)
  68. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Media Pembawa/ Hasil Perikanan Dengan Menggunakan Mesin X-ray;INTELIJEN)
  69. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Uji Media Pembawa;
  70. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 393 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tilapia Lake Virus (tilv) Sebagai Penyakit Ikan Yang Dicegah Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  71. Keputusan kepala BKIPM Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Sentra Penyedia Pangan Sehat (INPRES 01/2017);
  72. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Standar Pemeriksaan Dan Penanganan Hasil Perikanan Non Konsumsi Tertentu;
  73. Keputusan kepala BKIPM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Terap Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Pada Instalasi Karantina Untuk Ikan Hidup, Ikan Mati Dan Benda Lain;
  74. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penilaian Pekan Pelayanan Publik;
  75. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Inspeksi Cara Karantina Ikan Yang Baik Pada Instalasi Karantina Untuk Benda Lain;
  76. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  77. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Tanda Pengaman Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  78. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pengendalian Persediaan Dokumen Karantina Ikan, Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  79. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pejabat Penanda Tangan Dokumen Karantina Ikan, Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  80. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Laboratorium Penguji Dalam Rangka Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  81. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Penetapan Laboratorium Penguji Dalam Rangka Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  82. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Publik;
  83. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 141 Tahun 2019 Tentang Jam Kerja Bergilir (shift) Bagi Yang Melaksanakan Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat Atau Bersifat Khusus Pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  84. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penetapan Laboratorium Penguji Dalam Rangka Pengujian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  85. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Benih Bening Lobster (puerulus) Dan Lobster Muda Di Instalasi Karantina Ikan Dan/atau Di Tempat Pemasukan Dan/atau Pengeluaran Yang Ditetapkan;
  86. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Juknis Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;
  87. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Juknis Monitoring Kesegaran Ikan;
  88. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 97/KEP-BKIPM Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Monitoring Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (Marine Biotoxin), dan Lingkungan perairan;
  89. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Juknis Penerbitan Sertifikat CPIB;
  90. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kelayakan IKI;
  91. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Surveilans HPIK Penyakit Ikan Tertentu di IKI;
  92. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Mutu CKIB;
  93. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Sanksi Administrasi Pada Instalasi Karantina Ikan;